Sekolah ala rumah sakit, spp ala bpjs

Ada pepatah yang mengatakan “pengalaman adalah guru yang baik”, minimal itu yang bisa saya rasakan. Orang tua saya saya sakit, dan harus dirawat dirumah sakit dalam waktu yang agak lama, serta berulang perawatannya. Saya patut bersyukur ada program bpjs kesehatan dan dokter di RSSA Malang yang baik yang menyarankan dan meyakinkan agar menggunakan layanan tersebut. Namun tulisan ini bukan membahas tentang tema tersebut, namun analogi rumah sakit dengan sekolah dan pembayaran biaya pendidikan, biasa disebut spp atau banyak sebutan lain, dengan model bpjs kesehatan dari sudut pandang pengalaman saya pribadi.
Orang yang sedang sakit saya analogikan sebagai orang yang belum menerima pendidikan, sebenarnya ada banyak potensi yang bisa dilakukan tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena sakit itu. Dalam khasus seorang anak yang sedang belajar, ia belum sadar dengan kemampuannya dan tugas para guru untuk menyadarkan, mengasah, membangkitkan, menunjukkan kemampuan anak tersebut. Sama halnya dengan seorang dokter yang berusaha mengobati si pasien agar sehat, agar semua potensi yang semula bisa dilakukan kembali bisa dilakukan.
Kalau di rumah sakit, ditangan para dokter ahli, waktu sembuh sangat dinamik, variatif, banyak faktor yang mempengarhui misalnya jenis sakit dan penyakit, kondisi fisik-psikologis pasien, pengalaman dokter, ketersediaan alat, dan sebagainya. Bisa jadi sakitnya sama, dokter dan sebagainya sama, namun waktu sembuh antara dua pasien bisa berbeda. Yang satu bisa lebih dulu sehat, yang lain belum. Demikian pula di sekolah, bermacam – macam kondisi anak akan berpengaruh kepada kemampuannya untuk belajar dan menguasai suatu kemampuan / kompetensi. Sayang nya penulis belum menemui model sekolah yang seperti rumah sakit, yang siswanya bisa dinyatakan lulus / mampu tanpa harus menunggu 3 tahun. Bisa lulus kapan saya setelah guru “dokter ahli” menyatakannya kompetan “sehat”.
Kedua tentang cara pembayarannya. Di rumah sakit yang menerima pembayaran melalui bpjs kesehatan, rumah sakit menerima biaya pengobatan dari pemerintah, tidak peduli dari mana dan bagaimana si pasien membayar ansuran bpjs nya, rumah sakit tidak membeda bedakan pelayanan. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya perbedaan ruang inap saja, bukan perbedaan treatment dan pengobatan. Dokter dan RS tetap berprioritas kepada jenis sakit dan penyakit pasien, tidak peduli siapa si pasien itu dan bayar bpjs nya bagaimana (mandiri / kis). Bpjs adalah model gotong royong, dimana orang yang sehat membiayai orang yang sedang sakit dan / atau tidak mampu membiayai pengobatannya. Alangkah nyamannya model pembayaran spp/iuran/biaya bla bla … di sekolah jika menggunakan model ini. Pembayaran akan bersifat flat, semua orang (dengan pengecualian yang benar benar tidak mampu) membayar biaya pendidikan dengan kelas tertentu (kalo di bpjs kesehatan mandiri ada 3 kelas), berdasarkan kemampuan ekonominya. Kemudian sekolah mengajukan biaya program pendidikannya untuk dibiayai kepada pemerintah bukan langsung kepada wali murid. Tagian biaya pendidikan kepada pemerintah bisa berdasarkan kepada keadaan anak didik, capaian yang ingin dituju, kemampuan lulusan dsb. Logikannya, jika input anak didik membutuhkan banyak treatment sebelum dinyatakan lulus / kompeten, maka sekolah akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada jika menerima input siswa yang lebih baik, dengan demikian sekolah akan memerlukan biaya lebih. Kalau model bpjs kesehatan diterapkan, biaya ini tidak ditanggung oleh wali murid yang bersangkutan, tapi beberapa wali murid yang putra nya lebih cepat belajar dan cepat lulus. Bukankah idealnya suatu kemampuan dapat dipelajari dan dikuasai oleh semua anak, hanya sering kali berbeda waktu penguasaannya, seperti halnya sakit yang relatif waktu sembuhnya. Semoga ……

Advertisements